DOKUMENTASI KEGIATAN PECATRA

Photo bareng pengurus P M R dan P K S pada kegiatan pelantikan PECATRA tahun pelajaran 2013 / 2014 di SMK Negeri 1 Maja Kabupaten Majalengka

DOKUMENTASI WAKA KURIKULUM DAN SDM

Acara Rapat Dinas Tentang Penjelasan Penilaian Kinerja Guru dan Entry Data Secara Online di SMK Negeri 1 Maja Kabupaten Majalengka

DOKUMENTASI KEGIATATAN EKSTRAKURIKULER

Pengumuman Juara LKBBI Tingkat SMP/Mts Masing-masing kategori Se-Kabupaten Majalengka di SMK Negeri 1 Maja

DOKUMENTASI SISWA TKJ 1

Photo bareng Siswa TKJ 1 SMK Negeri 1 Maja Kabupaten Majalengka

Rabu, 04 Maret 2015

Draft Pos UN SMP/Mts,SMA/SMK/MA 2015

Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nizam menjelaskan, jadwal pelaksanaan unas itu sudah tertuang dalam prosedur operasional standar (POS) yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
"POS itu memang sampai saat ini belum resmi dikeluarkan. Karena ada revisi-revisi," kata Nizam di Jakarta kemarin. Meskipun ada sejumlah revisi, guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta itu memprediksi revisi tidak akan menyentuh tanggal pelaksanaan unas.
Terkait dengan gonjang-ganjing Kurikulum 2013 (K-13) dan Kurikulum 2006, Nizam menjelaskan, masyarakat tidak perlu risau. Sebab semua siswa SD, SMP, SMA, dan SMK peserta unas, tidak ada satupun yang menjadi sasaran implementasi K-13. Sehingga muatan materi ujiannya, masih sama dengan unas 2014 atau periode sebelumnya.
Selain urusan tanggal penyelenggaraan unas, Nizam juga menjelaskan ada skema baru tender logistik ujian. Lelang logistik unas yang rencananya mulai 15 Januari ini dilaksanakan di tingkat provinsi. Tim panitia pengadaan bahan logistik unas juga sudah dibentuk. Isinya adalah perwakilan dari provinsi-provinsi.
"Jadi Provinsi dapat melakukan pelelangan bahan unas secara sendiri-sendiri. Atau juga gabungan dari beberapa provinsi," katanya. Kemudian perusahaan percetakan yang berminat ikut lelang, boleh melamar di lebih dari satu provinsi. Asalkan disesuaikan dengan kapasitas produksinya.
Meskipun lelang dilaksanakan di tingkat provinsi, pengumuman pendaftaran lelang dibuka secara serentak. Nizam menyebutkan, masa lelang ini diperkirakan berjalan selama satu bulan.
Kemudian proses percetakan naskah unas berjalan satu setengah bulan. Lalu pengiriman naskah hingga ke sekolah, ditargetkan berlangsung selama dua pekan.
Nizam menjelaskan, pelelangan yang ditempatkan di provinsi itu adalah permintaan dari panitia tingkat provinsi sendiri. Kemendikbud intinya berharap proses lelang berlangsung transparan dan anggaran yang dipakai efisien.
Sementara untuk urusan kriteria kelulusan dan nama resmi unas 2015, Nizam mengatakan harus menunggu peraturan resmi dari Mendikbud Anies Baswedan. Rencananya peraturan Mendikbud terkait pelaksanaan uans 2015 keluar Januari ini juga.
Sebagaimana diberitakan Anies menegaskan, Unas 2015 berbeda dengan unas-unas sebelumnya. Diantaranya adalah, unas 2015 hanya dipakai untuk pemetaan. Yakni pemetaan kompetensi siswa, sekolah, hingga pemerintah daerah. Dengan demikian, dominiasi peran unas sebagai penentu kelulusan siswa rencananya mulai dikurangi.

File Draft Pos UN 2015


Sumber : Jpnn.com

Jumat, 20 Februari 2015

Ebook Matematika Perguruan Tinggi lengkap

Sebagai bahan kajian dan penunjang mengikuti perkuliahan terutama bagi mahasiswa jurusan matematika, pengadaan buku sumber dirasakan sangat essensial sekali.
Keberadaan ebook saat ini lebih efektif apalagi banyak yang mengupload secara freeware. berikut ini contoh ebook matematika tingkat perguruan tinggi yang dapat didownload secara freeware.

Download Buku Matematika Perguruan Tinggi
  1. Matematika Dasar ( Download )
  2. Modul Mata Kuliah Matematika Keuangan ( Download )
  3. Penerapan Analisis Regresi Berganda ( Download )
  4. Modul Kuliah Topologi ( Download )
  5. Modul Kuliah Statistika Matematika 1 " Teori Peluang " ( Download )
  6. Soal-Soal Struktur Aljabar dan Penyelesaiannya ( Download )
  7. Tabel Statistika Lengkap ( Download )
  8. Statistik Non Parametrik ( Download )
  9. Ruang Topologi ( Download ) 
  10. Sekilas Metode Simpleks ( Download )
  11. Aljabar Ring ( Download )
  12. Aljabar Ring  Prima ( Download )
  13. Analisis Regresi Linear Berganda ( Download )
  14. Modul Aljabar 1 ( Download )
  15. Aljabar Boolean ( Download )
  16. Peramalan Regresi ( Download )
  17. Modul Metode Peramalan Forecasting ( Download )
  18. Metode Numerik Metode Bagi Dua ( Download )
  19. Pendugaan dan Pengujian Parameter ( Download )
  1. Modul Program Linier ( Download )
  2. Persamaan Differensial ( Download )
  3. Permodelan Matematika ( Download )
  4. Pembahasan Soal-Soal Kalkulus I ( Download )
  5. Modul Mata Kuliah Aljabar II ( Download )
  6. Metode Newton Raphson ( Download )
  7. Modul Analisis Regresu Berganda ( Download )  
  8. Persamaan Differensial Biasa ( Download )
  9. Metode Numerik ( Download )
  10. Limit dan Fungsi Kontinu ( Download )
  11. Soal dan Pembahasan Program Linier ( Download )
  12. Integral Riemann ( Download )
  13. Korelasi dan Regresi ( Download )
  14. Hand Out Demografi Kependudukan ( Download )
  15. Analisis Diskriminan ( Download )
  16. Modul Demografi ( Download )
  17. Soal dan Pembahasan Integral ( Download )

Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dan Daftar Nominatif PNS SMKN 1 Maja Majalengka 30 Januari 2015

Definisi Daftar Urut Kepangkatan (DUK) : Suatu Daftar yang memuat nama Pegawai Negeri Sipil dan suatu satuan organisasi Negara yang disusun menurut tingkatan:, Duk Juga Adalah salah satu bahan objektif untuk melaksnakan pembinaan karier PNS berdasarkan system karier dan system Prestasi Kerja, Oleh karena itu DUK perlu dibuat dan dipelihara secara terus menurus
Pada setiap lembaga/institusi pasti ada daftar pegawai. Sesuai ketentuan, urutannya adalah tidak harus menempatkan kepala lembaga/institusi pada urutan teratas. Bagaimanakah pedoman untuk menata urutan daftar urut PNS?
Dalam DUK tidak boleh ada 2 (dua) nama Pegawai Negeri Sipil yang sama nomor urutnya, maka untuk menetapkan nomor urut yang tepat dalam satu DUK diadakan ukuran secara berturut-turut sebagai berikut :
1.  Pangkat
PNS yang berpangkat lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK, Jika ada dua orang/lebih yang memiliki pangkat yang sama maka dari mereka yang lebih tua dalam pangkat tersebut dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi.
2.  Jabatan
Apabila ada dua orang/lebih, PNS yang berpangkat sama dan diangkat dalam pangkat itu dalam waktu yang sama, maka dari mereka yang memangku jabatan yang lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dan dilihat yang lebih dahulu diangkat dalam jabatan yang sama tingkatannya.
3.  Masa Kerja
Apabila ada dua orang/lebih, PNS yang berpangkat sama dan diangkat dalam pangkat itu dalam waktu yang sama dan memangku jabatan yang sama, maka dari mereka yang memiliki masa kerja sebagai PNS yang lebih banyak dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi
4.  Latihan Jabatan
Apabila ada dua orang/lebih, PNS yang berpangkat sama dan diangkat dalam pangkat itu dalam waktu yang sama dan memangku jabatan yang sama dan memiliki masa kerja yang sama, maka dari mereka yang pernah mengikuti latihan jabatan yang ditentukan, dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK.
5.  Pendidikan
Apabila ada dua orang/lebih, PNS yang berpangkat sama dan diangkat dalam pangkat itu dalam waktu yang sama dan memangku jabatan yang sama dan memiliki masa kerja yang sama, dan pernah mengikuti latihan jabatan yang ditentukan, maka dari mereka yang lulus dari pendidikan yang lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK.
Daftar Urut Kepangkatan yang telah ditetapkan, diumumkan dengan cara sedemikian rupa sehingga PNS yang bersangkutan dapat dengan mudah membacanya.
     Apabila ada PNS yang berkeberatan atas nomor urutnya dalam DUK, maka PNS yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan secara tertulis kepada penjabat pembuat DUK yang bersangkutan melalui hierarkhi.
Keberatan sebagaimana dimaksud harus sudah diajukan dalam jangka waktu 30 hari terhitung mulai diumumkan DUK, keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu 30 hari tidak dipertimbangkan.
Penggunaan DUK:
  • Salah satu bahan obyektif dalam melaksanakan pembinaan karier PNS
  • Dengan adanya DUK, maka pembinaan karier PNS dapat dilakukan dengan lebih obyektif. Pembinaan karier yang dimaksud, antara lain meliputi kepangkatan, penempatan dalam jabatan, pengiriman untuk mengikuti latihan jabatan, dan lain-lain.
  • Apabila ada lowongan, maka PNS yang menduduki DUK yang lebih tinggi, wajib dipertimbangkan lebih dahulu. Tetapi apabila tidak mungkin diangkat untuk mengisi lowongan itu karena tidak memenuhi syarat-syarat lainnya, seperti syarat-syarat kecakapan, kepemimpinan, pengalaman, dan lain-lain haruslah diberitahukan kepadanya, sehingga ia dapat berusaha untuk mengisi kekurangan itu untuk masa mendatang.






















Download dalam bentuk file Excel:
Dasar Hukum :
1.       UU RI No. 43 Tahun 1999;
2.       PP No. 15 Tahun 1979;
3.       Surat Edaran Kepala BAKN No. 03 Tahun 1980

Jumat, 13 Februari 2015

Sejarah SMKN 1 Maja Majalengka

Majalengka “Remaja”, Religius, Maju dan Sejahtera dapat diwujudkan melalui Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan Profesional. Salah  satu  lembaga  yang kompeten melahirkan SDM pendukung suksesnya visi tersebut adalah SMK Negeri 1 Maja.
Sekolah   Menengah   Kejuruan  (SMK)   Negeri  3  Majalengka yang dikukuhkan dengan SK Bupati No. 422/Kep.613-Dis Pk/2002. Sekolah yang dirintis dan berdiri sejak tahun 1968 dengan nama SPMA Perjuangan. Di tahun 1974 Status SPMA diakui.
Setelah diberlakukannya Otonomi Daerah SPMA Maja Naik statusnya  menjadi “Negeri”   dengan   nama  Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Majalengka (SMKN 3) di bawah naungan Dinas Pendidikan Nasional.
          Nama SMK Negeri 3 Majalengka pada tanggal 03 Maret 2008 berubah nama kembali menjadi SMK Negeri 1 Maja. Kini SMK Negeri 1 Maja telah terakreditasi A.
SK Pendirian :
1. Nama Sekolah                    : SPMA
    Nomor                                : 14/III/b-4/Hukum-Perund./1968
    Penerbit                             : Bupati Majalengka
    Tahun Pendirian                : 29 April 1968
2. Nama Sekolah                    : SMK Negeri 3 Maja
    Nomor                                : 422/Kep.613-Dis.PK/2002
    Penerbit                              : Bupati Majalengka
    Tahun Pendirian                 : 26 September 2002
3. Nama Sekolah                    : SMK Negeri 1 Maja
    Nomor                                : 2 Tahun 2008
    Penerbit                              : Bupati Majalengka
    Tahun Pendirian                 : 3 Maret 2008
Sumber :  www.smkn1maja.sch.id